PENYERAHAN KARTU ATM SECARA SIMBOLIS OLEH CAMAT KEMUSU

Dalam pelaksanaan Pencairan Bantuan PKH di Kecamatan Kemusu pada tanggal 23 November 2016, ada yang berbeda karena ada acara penyerahan secara simbolis oleh Camat Kemusu.

Read More

PELAKSANAAN PENCAIRAN TAHAP III TAHUN 2016 DENGAN CARA NON TUNAI

Pendamping PKH Kecamatan Kemusu berfoto dengan Tim dari BNI 46 setelah selesai pencairan. Sebanyak 1486 KPM di Kecamatan Kemusu telah menerima Kartu ATM, guna untuk pencairan bantuan PKH. Pelaksanaan Pencairan selama tiga hari, yaitu tanggal 23, 24 dan 25 Nopember 2016.
berikut sebaran PKH di Kecamatan Kemusu :

No	Kelurahan	Waktu	Tanggal Pembayaran	Jml KSM	Total Bantuan
1	guwo	09.00 - 11.00 WIB	Rabu, 23 November 2016	133	45,000,000
2	Kedungrejo	11.00 - 12.00 WIB		98	32,937,500
3	kedungmulyo	13.00 - 14.00 WIB		68	24,687,500
4	Watugede	14.00 - 15.30 WIB		145	47,037,500
5	Sarimulyo	15.30 - 16.00 WIB		49	16,350,000
				493	166,012,500
6	Klewor	09.00 - 09.30 WIB	Kamis, 24 November 2016	26	9,325,000
7	Lemahireng	09.30 - 10.30 WIB		80	23,950,000
8	kemusu	10.30 - 12.00 WIB		123	42,737,500
9	Kendel	13.00 - 16.00 WiB		265	99,162,500
				494	175,175,000
10	wonoharjo	09.00 - 10.00 WIB	Jumat, 25 November 2016	62	22,750,000
11	Kauman	10.00 - 11.30 WIB		116	35,612,500
12	Bawu	13.00 - 16.00 WIB		257	84,162,500
13	Genengsari	16.00 - 16.30 WIB		64	24,937,500
				499	167,462,500
Jumlah Keseluruhan				1,486	508,650,000

Read More

PENDAMPING DAN OPERATOR MENGIKUTI PKH JATENG FEST TAHUN 2016 DI WONOSOBO

Pendamping dan Operator PKH Kabupaten Boyolali mengikuti  jambore PKH Jawa Tengah atau PKH Jateng Fest tahun 2016 di Wonosobo pada 21 November 2016.

Read More

PESERTA PKH AKAN MENDAPATKAN KARTU ATM

Beragam kebijakan Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan masing-masing memakai kartu sebagai penanda penerima bantuan. Dari situ, tak sengaja muncul bahan selorohan, yaitu makin miskin seseorang maka dompetnya malah makin tebal.

"Coba berhitung. Ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), lalu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), belum kartu yang lainnya. Kalau ditotal, ada yang satu keluarga memegang 15 kartu," ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, saat peluncuran program bantuan sosial non-tunai, di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Senin (27/6/2016).

Menurut Khofifah, jumlah kartu penanda bantuan dan program itu akan terlalu banyak bila tetap menggunakan satu kartu untuk satu program. Kondisi itulah, kata dia, yang mendasari peluncuran program dana bantuan sosial non-tunai.

Lewat program ini, semua bantuan nantinya akan terkumpul di satu kartu serupa kartu ATM. Kartu tersebut juga dilengkapi buku rekening seperti saat membuka rekening tabungan di bank.

Pemilik kartu bisa menarik dana dari situ dan atau mengonversi uang bantuan itu menjadi sembako di toko yang ditunjuk pemerintah menjadi agen. Bisa ditarik atau tidak dana itu, tergantung dari program bantuan yang didapat.

"Untuk program keluarga harapan (PKH), uang masuk ke rekening sebanyak empat kali. Berbeda dengan beras sejahtera (rastra) yang (dananya) cair tiap bulan," lanjut Khofifah.

Bedanya juga dengan PKH, kata khofifah, dana Rastra yang masuk ke rekening tidak bisa ditarik tunai. "Rastra itu sebenarnya adalah bansos dalam bentuk pangan. Maka sudah seharusnya ditukar dengan pangan (lagi)," ujarnya.

Dengan konsep baru bantuan non-tunai, penerima bantuan Rastra bisa membawa kartunya ke agen untuk mendapatkan sejumlah sembako. Para agen tersebut sudah memiliki jaringan yang terintegrasi dengan perbankan untuk penyelesaian transaksi.

Dalam program ini, para agen disebut dengan e-warung kelompok usaha bersama (Kube).

Sembako yang bisa didapat dari situ tak melulu beras, sekalipun dari program Rastra. "Bisa ditukar dengan telur ayam, minyak goreng, dan banyak lagi. Asal kalau ada sisa jangan coba-coba untuk ditukar dengan rokok buat bapak di rumah ya ibu-ibu," tegas dia.

Saat berbincang dengan Kompas.com beberapa waktu lalu, Khofifah menyatakan pemrograman untuk kartu bansos itu sudah mencakup pendataan atas barang-barang yang dimungkinkan dibeli dari situ.

Mencegah kebocoran

Dengan peluncuran sistem ini, penerima bansos tak perlu menyimpan banyak kartu, karena aksesnya hanya satu pintu. Selain itu, sistem satu kartu diharapkan juga menghilangkan kekhawatiran bakal ada kecurangan dalam penyaluran bantuan seperti bila dilakukan secara tunai.

Selama ini, banyak orang berasumsi bahwa dana bansos dengan sistem tunai bisa saja dipotong oleh oknum.

"Kalau langsung masuk ke rekening tidak ada kemungkinan dana bansos 'disunat' karena notifikasinya langsung pada penerima," ungkap Khofifah.

Di samping itu, sistem non-tunai mengurangi kemungkinan terjadinya inflasi karena penarikan dana dalam jumlah besar pada satu waktu.

"Bayangkan kalau pencairan diambil pada hari yang sama. Anggaran untuk PKH saja berjumlah Rp 6 triliun untuk pencairan tahap kedua pada Juni 2016. Semoga sistem ini banyak manfaatnya," paparnya.
Pada dasarnya, sistem tersebut adalah arahan Presiden Joko Widodo pada April 2016. Inti arahan adalah mengimbau dana bansos sebaiknya diserahkan secara non-tunai, agar efektif, efisien, dan lebih transparan pada April 2016.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Zainal Abidin Dulung, mengatakan, Kementerian Sosial sebenarnya sudah menyiapkan metode penyerahan bantuan non-tunai itu sebelum ada arahan Presiden.

Menurut Andi, metode non-tunai memungkinkan pula yang menjadi pelaku inklusif keuangan dalam program bansos bukan hanya pendamping PKH.

"Melainkan juga masyarakat yang didampingi," kata Andi di acara yang sama.

Untuk membuat metode itu berjalan, sebut Andi, ada empat prinsip yang harus dijalankan.

"Pertama, semua penerima bantuan harus punya rekening di bank. Kedua, semua bantuan dan e-voucher akan masuk ke dalam rekening tersebut," kata Andi.

Lalu, ketiga, lanjut Andi, para penerima bantuan harus menggunakan mode transaksi yang ada. Terakhir, pencairan dana dilakukan melalui agen yang ditunjuk.

"Kami sudah mempersiapkan segalanya. Pengembangan teknologi informasi (TI) juga terus dilakukan seiring berjalan waktu sekalian uji coba," tambah Andi.

Andi menyebutkan, persiapan terakhir dilakukan selama dua bulan sebelum peluncuran, yang itu menggandeng banyak pihak seperti pekerja TI dan pengacara.

"Arahnya nanti bisa lebih jauh lagi. Mensos pernah bilang bahwa PKH adalah ladang bisnis. Jangan sampai penerima bantuan hanya jadi penonton. Mereka harus jadi pelaku juga," ungkap Andi.

Andi menjabarkan, dana bansos dalam rekening bisa jadi semacam tabungan dan bisa digunakan sebagai modal untuk membangun usaha.

Agen tempat mencairkan dana juga bisa jadi wadah pemasaran produk Kube. Karena itu, Andi dan tim beberapa kali mengadakan diskusi untuk melibatkan masyarakat dalam program ini.

"Kami mohon dukungan bapak ibu (sekalian) agar embrio e-warung dapat memberi pengaruh signifikan terhadap (penanganan) kesenjangan kesejahteraan di indonesia," tambah Andi.

Read More

BOYOLALI TERIMA PKH Award tahun 2015

BOYOLALI – Pemkab Boyolali kembali memperoleh penghargaan. Kali ini dari Kementerian Sosial (Kemensos) yakni Program Keluarga Harapan (PKH) Award.
Bidang Sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Boyolali, Hanik Qoiyimah, mengatakan Kabupaten Boyolali memperoleh PKH Award dikarenakan validasi dan verifikasi data yang disusun oleh pendamping PKH hasilnya terbaik dan tercepat se-Indonesia. Penghargaan itu diserahkan oleh Mensos kepada Pj Bupati Boyolali, Sri Ardiningsih dalam Rakor PKH di Jakarta, belum lama ini.
“Dengan hasil pendataan yang baik, penyaluran dana PKH akan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujar Hanik Qoiyimah Selasa (8/12).
Selain itu, Pemkab Boyolali melalui Bidang Sosial mengganggarkan dana sharing untuk program bantuan bagi masyarakat sangat miskin itu sebesar Rp 215 juta. Dana itu dipergunakan untuk program sosialisasi, koordinasi, sarana prasarana dan lain sebagainya.
Dari hasil koordinasi dengan Camat, Kepala Desa dan stakeholder yang lain, kata Hanik, semuanya siap menerima. Sehingga pendataan PKH di Boyolali berjalan lancar dan cepat. “Dana sharing APBD Kabupaten Boyolali yang penggunaannya sangat tepat itu dinilai Kementrian Sosial memiliki nilai bagus,” katanya.
Penyaluran PKH tahap pertama di Boyolali, sebesar Rp 8,9 miliar untuk 27.476 KK. Mensos, Khififah Indar Parawansa memantau langsung pencairan dana PKH tahap pertama di Kantor Pos Ngemplak, Boyolali Senin (7/12). Bantuan PKH akan dicairkan dalam empat tahap dalam satu tahun.
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan PKH adalah program perlindunagn sosial bagi masyarakat dengan status sosial ekonomi delapan persen terendah. “Insya Allah, di tahun 2016 mendatang akan diperluas 11 persen (status sosial ekonomi terendah),” kata Khofifah.
Saat ini adalah pencairan tahap pertama. Bagi ibu yang memiliki Balita mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 juta dalam satu tahun. Kemudian yang memiliki anak SD, memperoleh bantuan PKH Rp 450.000 setahun. “Kemudian yang memiliki anak SMP mendapatkan bantuan Rp 750.000 setahun, yang memiliki anak SMA memperoleh Rp 1 juta setahun. Bagi ibu hamil juga mendapat PKH Rp 1 juta setahun. Semuanya dicairkan empat kali,” jelas Khofifah.
Dia juga menegaskan, PKH ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Program ini murni untuk menyejahterakan rakyat,” tandasnya.

Read More

PELAKSANAAN PERTEMUAN AWAL DAN VALIDASI DI KECAMATAN KEMUSU TAHUN 2016 GEL 1 DAN 2

Pelaksanaan Pertemuan Awal dan Validasi di kecamatan kemusu dilaksanakan diberbagai tempat, yaitu :
1. Balai Desa Genengsari, yang diundang dari desa : Genengsari, Kemusu, Kedungmulyo dan Wonoharjo.
2. Balai Desa Watugede, yang diundang dari desa : Watugede dan Kedungrejo.
3. Aula Kecamatan Kemusu, yang undang dari desa : Klewor, Sarimulyo dan Bawu.
4. Balai Desa Kendel, yang diundang dari desa : Kendel.
5. Balai Desa Guwo, yang diundang dari desa : Guwo, Lemahireng dan Kauman.

pelaksanaan pertemuan Awal dan Validasi gelombang 1 dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 Oktober 2016 dengan jumlah calon KPM 316 orang. sedangkan untuk gelombang 2 dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 31 Oktober 2016 dengan calon KPM 548 orang.

Read More

PELAKSANAAN VALIDASI PROGRAM PKH

Proses Validasi Awal PKH

Proses validasi bertujuan untuk mengecek keabsahan data atau informasi calon peserta PKH sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam pedoman umum disebutkan bahwa tahapan proses validasi, meliputi:Pencetakan dan pengiriman formulir validasi;Penyusunan jadwal pertemuan awal (PA) oleh pendamping;Pertemuan awal dan validasi oleh pendamping.

Proses Validasi PKH

Setelah menerima data calon peserta dan formulir validasi, operator UPPKH Kabupaten/kota dan pendamping berkoordinasi untuk melakukan persiapan Pertemuan awal. Selanjutnya, pendamping menyusun jadwal Pertemuan Awal, mengisi formulir undangan Pertemauan awal mengenai waktu dan tempat Pertemuan Awal dan menyampaikan undangan ini ke KSM calon peserta PKH. 

Proses validasi dilakukan oleh pendamping saat Pertemuan Awal serta pada kunjungan ke tempat tinggal calon peserta PKH. Setelah KSM menyetujui dan menandatangani formulir validasi, KSM tersebut baru dinyatakan sebagai peserta PKH. Apabila terdapat KSM terpilih yang tidak hadir, maka pendamping berkewajiban menemui KSM tersebut setelah pertemuan awal dan melakukan proses sebagaimana di atas. Pada saat bimbingan teknis, pendamping mendapatkan penjelasan bahwa mekanisme validasi adalah calon peserta dikumpulkan di satu tempat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), raport dan/atau kartu kehadiran di posyandu.

Dalam berita acara validasi dilaporkan jumlah calon peserta PKH yang eligible, non eligible, pindah alamat, alamat tidak ditemukan, non KSM/mampu, double, dan non eligible mati. Namun peserta PKH yang akan diberikan bantuan adalah hanya peserta yang KSM dan eligible.

 

 

 

a.  Proses validasi dimulai dengan pencetakan formulir validasi dan pengiriman undangan validasi. Selanjutnya pendamping baru melaksanakan proses validasi data calon peserta.

.

b.Proses validasi dilakukan dengan cara melakukan pencocokan data secara lisan kepada calon peserta PKH yang bersangkutan atau juga dengan didampingi oleh keluarga calon peserta yang bersangkutan dengan membandingkan dengan dokumen atau data pendukung apapun.

c. .Petugas fasilitas pendidikan (fasdik) dan fasilitas kesehatan (faskes)  diundang untuk hadir pada acara Pertemuan awal.

 

Read More

DESA DI KECAMATAN KEMUSU

Kemusu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia.
Kemusu merupakan kecamatan yang memiliki kantor Kecamatan di Desa Klewor. Sebagian wilayah kecamatan Kemusu tergenang waduk Kedung Ombo. Kemusu dan Juwangi merupakan wilayah Boyolali yang dekat dengan Waduk Kedungombo.

1. Bawu
2. Genengsari
3. Guwo
4. Kauman
5. Kedungmulyo
6. Kedungrejo
7. Kemusu
8. Kendel
9. Klewor
10. Lemahireng
11. Sarimulyo
12. Watugede
13. Wonoharjo

Read More

PENDAMPING PKH MENGIKUTI BIMTEK DAN SOSIALISASI E WARONG

kegiatan Bimtek dan sosialisasi E Warong di kabupaten boyolali dilaksanakan pada hari ini, tanggal 22 oktober 2016. selain pendamping PKH Kabupaten Boyolali, Pendamping PKH Kota Surakarta juga ikut dalam kegiatan ini


Menurut Ibu Mensos, program E- Warong sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo agar bantuan sosial dikendalikan dalam bentuk nontunai, agar bisa dikonversikan dengan berbagai bahan kebutuhan pokok masyarakat.
“Sebenarnya ini mimpi banyak orang, agar orang miskin tidak memiliki kartu terlalu banyak karena terintegrasi dengan satu kartu. Insyaallah sepertinya kita menemukan format, setiap satu kartu akan disiapkan e-wallet,” kata Ibu Mensos.
Penerima program keluarga harapan atau masyarakat kurang mampu yang mendapat jatah rastra dapat membeli kebutuhan pokok yang ada di warung tersebut dengan menggunakan kartu seperti anjungan tunai mandiri (ATM).
“Dengan kartu itu bisa menekan adanya penyimpangan bantuan dan penerima juga dapat mengontrol pembelian bahan pokok sesuai dengan kebutuhan, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran,” kata IBU Mensos.
Ia mengatakan program E-Warong tersebut perlu diperbanyak dan diperluas sehingga masyarakat kurang mampu bisa membeli kebutuhan pokok dengan mudah melalui kartu “serba bisa” itu di agen-agen yang sudah ditunjuk.
“Kalau E-Warung yang diresmikan di Semarang baru melayani PKH (Program Keluarga Harapan) dan rastra, sedangkan di Surabaya justru sudah lebih lengkap, yakni melayani PKH, rastra, elpiji 3 kilogram, dan pupuk bersubsidi,” ucap Ibu Mensos
Ibu Mensos menargetkan sebanyak 3.000 E-Warung pada tahun 2017, sehingga harapannya ke depan, masyarakat penerima bansos tidak perlu lagi antre mencairkan bantuan itu karena mereka bisa berkomunikasi dengan pemilik warung untuk mencairkannya sewaktu-waktu.

Read More

PENCAIRAN BANTUAN PKH DENGAN CARA NON TUNAI

Penerapan sistem keuangan digital diyakini mampu meminimalisir terjadinya penyelewengan. Hal itu pula yang membuat Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa optimis penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bisa tepat sasaran kepada masyarakat miskin.
"Sudah ada tiga bank yang siap menjadi penyalur dana tersebut. Mereka antara lain BRI, BNI dan Mandiri. Selain itu, tujuan diterapkannya penyaluran penyaluran bansos melalui sistem ini adalah untuk mengajak masyarakat kita bisa menabung dan mengambil uang mereka seperlunya saja," kata Ibu Mensos.

Ibu Mensos menambahkan, uji coba akan dilakukan pada Juni 2016 atau bertepatan dengan pencairan PKH periode kedua. Percontohan sistem bantuan non-tunai via LKD akan dilaksanakan bagi 612.816 peserta PKH di 18 provinsi, 74 kabupaten/kota dan 688 kecamatan.
Sebelumnya, distribusi bantuan PKH dilakukan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Cara tersebut kerap menimbulkan antrean panjang. Alhasil, pada Kamis 26 Mei 2016, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Indonesia terkait sistem penyaluran elektronik tersebut. Nantinya, Kemensos akan menyalurkan LKD melalui BNI, BRI dan Bank Mandiri.

PKH Kabupaten Boyolali akan melaksanakan pencairan tahap IV dengan cara non tunai melalui Bank BNI46. kemungkinan pelaksanaanya awal bulan Nopember 2016.

Read More

PKH BOYOLALI BERBAGI DAGING QURBAN UNTUK SESAMA

Pada Perayaan Idul Ahda tahun ini Pendamping PKH Boyolali mengdakan berbagi daging qurban di Boyolali utara, tepatnya di Desa  Genengsari, Kecamatan Kemusu. Adapun jumlah hewan qurban yang disalurkan sebanyak empat ekor kambing dan 4 ekor domba. Pada kegiatan ini, PKH Boyolali bekerjasama dengan LAZIS UNS.

Terpantau dari lokasi penyaluran, warga terlihat antusias dan sangat senang dengan adanya kegiatan ini. Menurut ketua kegiatan Hasto Suryono, ST “kegiatan ini merupakan wujud kepedulian keluarga PKH Boyolali terhadap masyarakat Boyolali. Kedepannya diharapkan PKH Boyolali dapat berperan lebih banyak dalam kegiatan sosial lainnya di Boyolali”

Read More

JUMLAH PENERIMA BANTUAN PKH TAHUN 2015

Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten Boyolali dimulai pada bulan Agustus 2015. Pelaksanaan realisasi tersebut juga dilakukan secara serentak dari 19 kecamatan yang terdapat di kabupaten Boyolali. Salah satunya adalah Kecamatan Kemusu. Letak geografis Kecamatan Kemusu berbatasan dengan Kecamatan Juwangi (utara), Andong dan Klego di wilayah selatan, Kab. Grobokan dan Sragen di wilayah timur serta berbatasan dengan Kecamatan wonosegoro di wilayah barat. Terdapat 13 desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kemusu. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)  di kecamatan ini dibagi menjadi 4 daerah dampingan, yaitu :

1.      Desa Klewor, Sarimulyo, Watugede dan Kedunngrejo.

2.      Desa Bawu dan Kendel.

3.      Desa Genengsari, Kedungmulyo, Kemusu dan Wonoharjo.

4.      Desa Kauman, Guwo dan Lemahireng.

Setelah proses pertemuan awal dan validasi selesai dilaksanakan, diperoleh data eligible yang yang kemudian diserahkan kepada UPPKH kabupaten untuk ditindaklanjuti. Menurut catatan pendamping, dari hasil validasi di wilayah dampingan diperoleh 1468 calon KSM eligible dari total 1998 calon KSM.

Read More

PENGERTIAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG’s yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan.

Apa itu PKH?
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Teknis pelaksanaan program ini didasarkan pada 3 hal:

1. Verifikasi, yang merupakan esensi utama dari PKH. Kegiatan verifikasi mengecek kepatuhan peserta memenuhi persayaratan yang telah ditetapkan.
2. PKH melaksanakan pemotongan bantuan tunai bagi keluarga yang tidak mematuhi kewajiban yang telah ditetapkanPeserta PKH mengetahui persis bahwa mereka harus memenuhi sejumlah kewajiban untuk dapat menerima bantuan tunai. Peserta adalah elemen penting dalam program ini. Pengetahuan atas kewajiban ini yang menjadi dasar perubahan perilaku keluarga dan anggota keluarga di bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Peserta PKH mengetahui persis bahwa mereka harus memenuhi sejumlah kewajiban untuk dapat menerima bantuan tunai. Peserta adalah elemen penting dalam program ini. Pengetahuan atas kewajiban ini yang menjadi dasar perubahan perilaku keluarga dan anggota keluarga di bidang pendidikan dan kesehatan

Apakah tujuan dari PKH?
Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH adalah:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH
2. Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Siapa penerima manfaat PKH?
Sejak tahun 2012, untuk memperbaiki sasaran penerima PKH, data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011, yang dikelola oleh TNP2K. Sampai dengan tahun 2014, ditargetkan cakupan PKH adalah sebesar 3,2 juta keluarga. Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat tersebut berubah menjadi berbasis Keluarga.

Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua–ayah, ibu–dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasionalkan dalam bentuk satu dapur).

PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
4. Anak  SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),
5. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

Read More