AKSES JALAN KLEWOR - BAWU KECAMATAN KEMUSU TERPUTUS AKIBAT PENINGKATAN ELEVASI WADUK KEDUNGOMBO

Dampak luapan Sungai Braholo dan Waduk Kedung Ombo (WKO) di wilayah Kemusu, Boyolali, meluas. Rumah warga yang tergenang luapan air Sungai Braholo yang bermuara ke WKO tercatat tidak hanya berada di Dukuh Guyuban, Desa Sarimulyo, tapi merambah ke puluhan rumah di sejumlah desa lainnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Harianjogja.com, wilayah terdampak luapan WKO antara lain Dukuh Tremes RT 004/RT 002, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Kemusu, sebanyak 10 rumah; Dukuh Mlanggi RT 004/RW 004, Desa Genengsari, sebanyak 22 rumah; Dukuh Bawu RT 002/RW 001, Desa Bawu, satu rumah, serta di Dusun Gumukrejo, Desa Klewor, 6 rumah. (Baca: Sabuk Hijau WKO Terendam Air, Petani Terancam Gagal  Panen)

“Elevasi WKO pada Kamis [2/2/2017] sempat naik ke posisi 90,36 mdpl [meter di atas permukaan laut]. Untuk hari ini [Jumat, 3/2/2017] mulai surut meski hanya 2 sentimeter,” kata Koordinator SAR WKO, Sarwono, kepada Harianjogja.com, Jumat.

Menurut Kapolsek Kemusu, AKP Arifin Suryani, peningkatan elevasi WKO salah satunya dipicu luapan aliran Sungai Serang yang juga bermuara ke WKO. “Dari puluhan rumah yang tergenang, rata-rata mengalami ketinggian genangan sekitar 10 sentimeter hingga 50 sentimeter dan sebagian besar menggungsi ke rumah saudara yang tidak jauh dari lokasi,” kata Arifin.

Sebagai informasi, rumah warga yang tergenang air tersebut berada di lokasi sabuk hijau WKO dan ada sebagian di lokasi sabuk kuning dan sabuk merah. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali, Purwanto, menjelaskan tim reaksi cepat (TRC) BPBD bakal standby 24 jam di wilayah rawan bencana, salah satunya Kemusu.

“Selain tim TRC BPBD, tim siaga tingkat kecamatan juga tetap akan waspada, tidak hanya saat ini tetapi sampai akhir Maret,” ujar Purwanto.

BPBD Boyolali, pada Kamis lalu mengirim satu perahu karet ke Kemusu. “Hari ini kami kirim satu perahu karet lagi untuk membantu warga yang akan menyeberangi genangan. Perahu karet itu kami kirim ke Sarimulyo dan Bawu,” imbuh Kasi Kedaruratan BPBD Boyolali, Kurniawan Fajar Prasetyo.

Menurut dia, akses warga harus dibantu perahu bermesin untuk menghindari bahaya seperti hanyut di tengah-tengah genangan. “Kami juga mengimbau warga untuk tidak membersihkan sampah di tengah genangan tanpa alat pengaman yang memadai karena masih sangat berbahaya,” ujar Kurniawan.

Luapan sungai di Bawu bukan semata-mata karena peningkatan elevasi WKO namun ada kiriman air dari Salatiga. “Kalau daerah barat hujan deras, banjir berpotensi melanda Bawu.”

Selain menggenangi rumah warga, jalan dari Klewor menuju Desa Bawu masih terputus lantaran digenangi air. Jembatan Gantung Bawu sudah bisa dilewati tetapi masih sangat rentan. Pada kondisi cuaca tertentu, warga diimbau untuk tidak mendekati jembatan.

Read More

PENYERAHAN KARTU ATM SECARA SIMBOLIS OLEH CAMAT KEMUSU

Dalam pelaksanaan Pencairan Bantuan PKH di Kecamatan Kemusu pada tanggal 23 November 2016, ada yang berbeda karena ada acara penyerahan secara simbolis oleh Camat Kemusu.

Read More

PELAKSANAAN PENCAIRAN TAHAP III TAHUN 2016 DENGAN CARA NON TUNAI

Pendamping PKH Kecamatan Kemusu berfoto dengan Tim dari BNI 46 setelah selesai pencairan. Sebanyak 1486 KPM di Kecamatan Kemusu telah menerima Kartu ATM, guna untuk pencairan bantuan PKH. Pelaksanaan Pencairan selama tiga hari, yaitu tanggal 23, 24 dan 25 Nopember 2016.
berikut sebaran PKH di Kecamatan Kemusu :

No	Kelurahan	Waktu	Tanggal Pembayaran	Jml KSM	Total Bantuan
1	guwo	09.00 - 11.00 WIB	Rabu, 23 November 2016	133	45,000,000
2	Kedungrejo	11.00 - 12.00 WIB		98	32,937,500
3	kedungmulyo	13.00 - 14.00 WIB		68	24,687,500
4	Watugede	14.00 - 15.30 WIB		145	47,037,500
5	Sarimulyo	15.30 - 16.00 WIB		49	16,350,000
				493	166,012,500
6	Klewor	09.00 - 09.30 WIB	Kamis, 24 November 2016	26	9,325,000
7	Lemahireng	09.30 - 10.30 WIB		80	23,950,000
8	kemusu	10.30 - 12.00 WIB		123	42,737,500
9	Kendel	13.00 - 16.00 WiB		265	99,162,500
				494	175,175,000
10	wonoharjo	09.00 - 10.00 WIB	Jumat, 25 November 2016	62	22,750,000
11	Kauman	10.00 - 11.30 WIB		116	35,612,500
12	Bawu	13.00 - 16.00 WIB		257	84,162,500
13	Genengsari	16.00 - 16.30 WIB		64	24,937,500
				499	167,462,500
Jumlah Keseluruhan				1,486	508,650,000

Read More

PENDAMPING DAN OPERATOR MENGIKUTI PKH JATENG FEST TAHUN 2016 DI WONOSOBO

Pendamping dan Operator PKH Kabupaten Boyolali mengikuti  jambore PKH Jawa Tengah atau PKH Jateng Fest tahun 2016 di Wonosobo pada 21 November 2016.

Read More

PESERTA PKH AKAN MENDAPATKAN KARTU ATM

Beragam kebijakan Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan masing-masing memakai kartu sebagai penanda penerima bantuan. Dari situ, tak sengaja muncul bahan selorohan, yaitu makin miskin seseorang maka dompetnya malah makin tebal.

"Coba berhitung. Ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), lalu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), belum kartu yang lainnya. Kalau ditotal, ada yang satu keluarga memegang 15 kartu," ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, saat peluncuran program bantuan sosial non-tunai, di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Senin (27/6/2016).

Menurut Khofifah, jumlah kartu penanda bantuan dan program itu akan terlalu banyak bila tetap menggunakan satu kartu untuk satu program. Kondisi itulah, kata dia, yang mendasari peluncuran program dana bantuan sosial non-tunai.

Lewat program ini, semua bantuan nantinya akan terkumpul di satu kartu serupa kartu ATM. Kartu tersebut juga dilengkapi buku rekening seperti saat membuka rekening tabungan di bank.

Pemilik kartu bisa menarik dana dari situ dan atau mengonversi uang bantuan itu menjadi sembako di toko yang ditunjuk pemerintah menjadi agen. Bisa ditarik atau tidak dana itu, tergantung dari program bantuan yang didapat.

"Untuk program keluarga harapan (PKH), uang masuk ke rekening sebanyak empat kali. Berbeda dengan beras sejahtera (rastra) yang (dananya) cair tiap bulan," lanjut Khofifah.

Bedanya juga dengan PKH, kata khofifah, dana Rastra yang masuk ke rekening tidak bisa ditarik tunai. "Rastra itu sebenarnya adalah bansos dalam bentuk pangan. Maka sudah seharusnya ditukar dengan pangan (lagi)," ujarnya.

Dengan konsep baru bantuan non-tunai, penerima bantuan Rastra bisa membawa kartunya ke agen untuk mendapatkan sejumlah sembako. Para agen tersebut sudah memiliki jaringan yang terintegrasi dengan perbankan untuk penyelesaian transaksi.

Dalam program ini, para agen disebut dengan e-warung kelompok usaha bersama (Kube).

Sembako yang bisa didapat dari situ tak melulu beras, sekalipun dari program Rastra. "Bisa ditukar dengan telur ayam, minyak goreng, dan banyak lagi. Asal kalau ada sisa jangan coba-coba untuk ditukar dengan rokok buat bapak di rumah ya ibu-ibu," tegas dia.

Saat berbincang dengan Kompas.com beberapa waktu lalu, Khofifah menyatakan pemrograman untuk kartu bansos itu sudah mencakup pendataan atas barang-barang yang dimungkinkan dibeli dari situ.

Mencegah kebocoran

Dengan peluncuran sistem ini, penerima bansos tak perlu menyimpan banyak kartu, karena aksesnya hanya satu pintu. Selain itu, sistem satu kartu diharapkan juga menghilangkan kekhawatiran bakal ada kecurangan dalam penyaluran bantuan seperti bila dilakukan secara tunai.

Selama ini, banyak orang berasumsi bahwa dana bansos dengan sistem tunai bisa saja dipotong oleh oknum.

"Kalau langsung masuk ke rekening tidak ada kemungkinan dana bansos 'disunat' karena notifikasinya langsung pada penerima," ungkap Khofifah.

Di samping itu, sistem non-tunai mengurangi kemungkinan terjadinya inflasi karena penarikan dana dalam jumlah besar pada satu waktu.

"Bayangkan kalau pencairan diambil pada hari yang sama. Anggaran untuk PKH saja berjumlah Rp 6 triliun untuk pencairan tahap kedua pada Juni 2016. Semoga sistem ini banyak manfaatnya," paparnya.
Pada dasarnya, sistem tersebut adalah arahan Presiden Joko Widodo pada April 2016. Inti arahan adalah mengimbau dana bansos sebaiknya diserahkan secara non-tunai, agar efektif, efisien, dan lebih transparan pada April 2016.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Zainal Abidin Dulung, mengatakan, Kementerian Sosial sebenarnya sudah menyiapkan metode penyerahan bantuan non-tunai itu sebelum ada arahan Presiden.

Menurut Andi, metode non-tunai memungkinkan pula yang menjadi pelaku inklusif keuangan dalam program bansos bukan hanya pendamping PKH.

"Melainkan juga masyarakat yang didampingi," kata Andi di acara yang sama.

Untuk membuat metode itu berjalan, sebut Andi, ada empat prinsip yang harus dijalankan.

"Pertama, semua penerima bantuan harus punya rekening di bank. Kedua, semua bantuan dan e-voucher akan masuk ke dalam rekening tersebut," kata Andi.

Lalu, ketiga, lanjut Andi, para penerima bantuan harus menggunakan mode transaksi yang ada. Terakhir, pencairan dana dilakukan melalui agen yang ditunjuk.

"Kami sudah mempersiapkan segalanya. Pengembangan teknologi informasi (TI) juga terus dilakukan seiring berjalan waktu sekalian uji coba," tambah Andi.

Andi menyebutkan, persiapan terakhir dilakukan selama dua bulan sebelum peluncuran, yang itu menggandeng banyak pihak seperti pekerja TI dan pengacara.

"Arahnya nanti bisa lebih jauh lagi. Mensos pernah bilang bahwa PKH adalah ladang bisnis. Jangan sampai penerima bantuan hanya jadi penonton. Mereka harus jadi pelaku juga," ungkap Andi.

Andi menjabarkan, dana bansos dalam rekening bisa jadi semacam tabungan dan bisa digunakan sebagai modal untuk membangun usaha.

Agen tempat mencairkan dana juga bisa jadi wadah pemasaran produk Kube. Karena itu, Andi dan tim beberapa kali mengadakan diskusi untuk melibatkan masyarakat dalam program ini.

"Kami mohon dukungan bapak ibu (sekalian) agar embrio e-warung dapat memberi pengaruh signifikan terhadap (penanganan) kesenjangan kesejahteraan di indonesia," tambah Andi.

Read More